Buku

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyediaan Barang dan Jasa Di Dinas PUPR Kabupaten Banggai

---

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENYEDIAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PUPR KABUPATEN BANGGAI Dibimbing oleh bapak Ade Putra Ode Amane, S.sos.,Msi (pembimbing I) dan bapak Wildan Zaman, (pembimbing II) S.Sos.,M.Si Semua aspek kehidupan telah dipengaruhi oleh reformasi yang dilakukan di Indonesia beberapa tahun lalu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan autonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Penyediaan barang dan jasa merupakan komponen penting dari otonomi daerah. Meskipun penyediaan barang dan jasa memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian negara, kasus mash sering terjadi. Studi in menyelidiki pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang penyediaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai.
Studi ini akan melihat kebijakan dan aturan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa serta seberapa efektif mereka dilaksanakan. Penelitian in akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana data akan dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan status kepegawaian yang ada di dinas PUPR populasi penelitian in sebanyak 385 orang, Dalam pengambilan sampel penelitian ini informan penelitian in sebanyak 3 orang, Dalam pengambilan informan penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling dimana menentukan key informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sebagai unit observasi. Diharapkan bahwa hasil studi ini akan memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan kebijakan dan prosedur saat ini seta saran untuk perbaikan. Selain itu, penelitian in dapat menjadi sumber penelitian tambahan di bidang ini. Dinas PUPR Kabupaten Banggai. menunjukkan sejumlah aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk koordinasi, sumber daya manusia, dan pengawasan guna meningkatkan efektivitas kebijakan. Dinas PUPR telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebijakan yang berlaku, menurut prinsip efektif, efisien, dan transparan. Ole karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam memberikan pemahaman lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pemerintah.

---

Ketersediaan

UML-S.2023.0145

SKR-2023 REF e

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SKR-2023 REF e

Penerbit

Luwuk Banggai : ., 2023

Deskripsi Fisik

xii + 175 hlm.; ilus.; 27 cm

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SKR-2023 REF

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cetakan 1

Subjek

Ilmu Pemerintahan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Nurarifin Hi Mufti

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar