Tinjauan Hukum Pendaftaran Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Banggai

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Tinjauan Hukum Pendaftaran Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Banggai

Buku

Tinjauan Hukum Pendaftaran Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Banggai

Listin djibu - Nama Orang;

Tinjauan hukum Pendaftaran dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Banggai (dibimbing oleh Nirwan moh. Nur dan ridwan labatjo).
Penelitian in bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pendaftaran dan pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi Organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Banggai seta untuk mengetahui apa kendala Badan Kesatuan Bangs dan Politik dalam Hal Ini Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan pendaftaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ormas.
Penelitian in mengunakan bentuk pendekatan normative dan empirik yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang - undangan dalam realisasinya di masyarakat dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di pemerintahan kabupaten banggai khususnya pada KESBANGPOL. Sumber data meliputi sumber data sekunder. Tekni pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan peraturan perundang - undangan, makalah - makalah hasil penelitian terdahulu, dokumen - document dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasi bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Organisasi Masyarakat dan Sistem Pengelolaan Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Yaitu : 1) Mekanisme pendaftaran pada Badan satuan bangs dan politik terhadap pelaksanaan fungsi Ormas sudah sesuai dengan aturan hukum terkait pendaftaran Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan 2) Mekanisme pengawasan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Ormas belumlah sesuai dengan aturan hukum terkait pengawasan Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan karna belum dibentukya Tim Terpadu sesuai dengan amanat permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat (2), Tim Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan Keputusan Bupati/Walikota. 3) Kendala utama Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengawasi pelaksanaan fungi Ormas yakni tidak dibentukya Tim Terpadu oleh Bupati Banggai, menjadi faktor kendala dalam optimaliasasi pengawasan pelaksanaan fungsi Ormas.

Ketersediaan

UML-S.2021.0359 SKR-2020 REF t Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: SKR-2020 REF t
Penerbit: Unismuh Luwuk : ., 2020
Deskripsi Fisik: ix + 51 hlm.; ilus.; 27 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: SKR-2020 REF
Tipe Isi: text
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Cetakan 1
Subjek: Hukum
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Listin djibu

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar