Tinjauan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 (Studi Di Desa Kabua-bua Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Tinjauan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 (Studi Di Desa Kabua-bua Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)

Buku

Tinjauan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 (Studi Di Desa Kabua-bua Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)

Nasrul Halim - Nama Orang;

TINJAUAN TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2012 (Studi Di Desa Kabua - Bua Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai) (Dibimbing oleh NASRUN HIPAN, SH. MH dan H. MOH. IKHWAN RAIS, SH.,MH) Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kabua - Bua Kecamatan Nuhon berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris / sosiologis yuridis yaitu akan menelaah ketentuan - ketentuan teoritis normatif melaui wawancara dan dokumentasi data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Kabua - Bua Kecamatan Nuhon dilaksanakan dalam bentuk diagnosa dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, Peningkatan akses pemasaran hail usaha, supervisi dan advokasi sosial, penataan lingkungan sosial dan bimbingan lanjut telah dilaksanakan akan tetapi belum secara optimal dan . Faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu Faktor pendukungnya yaitu faktor hukum yaitu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 dan peraturan perundang undandangan lainnya, adanya struktur kelembagaan, biaya operasional pemberdayaan, sumber daya Pendamping KAT, dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, anak usia sekolah sudah termotivasi untuk bersekolah, perhatian dari Tokoh Agama pemberdayaan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan sangat didukung oleh potensi alam. Dan faktor penghambatnva yaitu Kebijakan Pemerintah pusat yang belum secara adil untuk mengalokasikan anggaran, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum berpihak dalam penganggaran pada APBD, rendahnya pendidikan dan kemiskinan masyarakat KAT, penataan lingkungan sosial untuk penataan perumahan dan permukiman belum optimal, belum tersedianya Balai Pertemuan umum di Dusun II, pelaksanaan yang tidak dikuti ole masyarakat KAT.

Ketersediaan

UML-S.2021.0362 SKR-2019 REF t Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: SKR-2019 REF t
Penerbit: Unismuh Luwuk : ., 2019
Deskripsi Fisik: 64 hlm.; ilus.; 27 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: SKR-2019 REF
Tipe Isi: text
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Cetakan 1
Subjek: Hukum
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Nasrul Halim

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar